KETIK, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara. Kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah-langkah kolaborasi, lanjut Menlu Sugiono, sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.
Dijelaskannya, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan perincian kerja sama, termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menyampaikan bahwa lawatan luar negeri Presiden Prabowo pada bulan November lalu memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi pada forum kerja sama ekonomi global.
“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ucap Hasan Nasbi.(*)
